Home / Tech / Masih Banyak PR, Polemik Interkoneksi dan Network Sharing Harus Dihentikan

Masih Banyak PR, Polemik Interkoneksi dan Network Sharing Harus Dihentikan

JAKARTA – Polemik interkoneksi dan network sharing yang kini masih jadi pembahasan di ranah industri telekomunikasi Indonesia harus segera dihentikan. Menurut Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pemerintah masih memiliki banyak PR selain dua hal tersebut.

Perwakilan dari MASTEL, Jhoni Siswadi mengatakan, pekerjaan rumah utama yang dimiliki pemerintah adalah dalam implementasi percepatan pita lebar di Indonesia. Dengan adanya program percepatan tersebut, akses telematika atau jaringan akan merata di semua wilayah Indonesia.

“Dibandingkan dengan implementasi interkoneksi dan network sharing yang berlarut-larut, itu yang harus kita kejar karena dibutuhkan saudara kita di daerah marginal,” ungkap Jhoni yang juga sebagai Advokat Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) melalui siaran pers, Selasa (25/10/2016).

Selain itu, Jhoni juga turut memberikan pendapatnya soal penerapan interkoneksi. Menurut dia, interkoneksi yang akan diterapkan seharusnya dilakukan secara asimetris dan network sharing bersifat tidak wajib bagi operator.

“Jadi, interkoneksi terapkan asimetris dan network sharing itu jangan mandatory (kewajiban),” imbuh Jhoni. Dengan asimetris, akan terjadi keadilan dan kesetaraan dari perspektif hukum karena operator yang memiliki jaringan luas dan memakan biaya lebih tinggi memiliki biaya interkoneksi yang lebih tinggi.

Ahmad Nugraha Rahmat juga mengatakan, penataan yang lebih substansial diperlukan karena Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa industri telematika menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital pada 2020.

Oleh karena itu, diperlukan adanya percepatan revisi UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah berusia 17 tahun dan dinilai sudah kurang mengakomodasi perkembangan telekomunikasi saat ini. Selain itu, revisi UU tersebut juga dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku industri telekomunikasi.

Selain soal percepatan pita lebar (broadband), pemerintah juga dikatakan harus lebih memperhatikan kepentingan lainnya, seperti pajak dari pemain over the top (OTT) seperti Google, Facebook, dan lainnya. Jhoni mengatakan hal itu karena penerimaan yang diambil negara tak sebanding dengan pemasukan yang diraih oleh pemain OTT asing di Indonesia.

Check Also

Kocak, saat Jokowi Ditanya Netizen Soal Hokage Ke-8 ‘Naruto’

JAKARTA – Akun Youtube Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunggah video yang menjawab pertanyaan dari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *